Sabtu, 20 Pebruari 2010 Indonesia mencanangkan Gerakan Indonesia Menabung, TabunganKu. Selamat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disamping kesibukan beliau sempat memikirkan persoalan tabungan Nasional untuk mencari tambahan dana yang kebutuhannya semakin banyak untuk membiayai pembangunan nasional. Kita mungkin masih ingat kejadian semacam ini pernah dilakukan dimasa Presiden Suharto dengan Gerakan Tabungan Nasional yang kemudian dikenal sebagai TABANAS. Kedua Gerakan Menabung ini sebenarnya mempunyai tujuan dan motiv yang sama yaitu, pertama: menggali potensi keuangan dalam negeri guna pembiayaan Pembangunan Nasional, kedua : meningkatkan kemandirian Negara dan ketahanan keuangan Nasional sehingga pembangunan dibiayai dengan potensi dari kekuatan sendiri. Ketiga : Mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri.

Jaman Pemerintahan Sukarno tentunya kita masih ingat ketika beliau mencanangkan untuk membangun Indonesia dengan BERDIKARI dan semangat GOTONGROYONG. Intinya sama agar pembangunan sebanyak-banyaknya dibiayai dari kekuatan sendiri dan potensi dalam negeri. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkannya? Ini yang sulit, karena selama bertahun-tahun sejak merdeka hingga kini, meskipun dengan ganti pemerintahan kemiskinan dan pengangguran masih saja belum dapat diatasi bahkan semakin parah seperti lingkaran setan.

Pembangunan Nasional Indonesia sudah didefinisikan secara benar yaitu pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka panjang bermakna tidak bisa diselesaikan dalam satu dua tahun APBN saja. Nyatanya sampai 64 tahun merdeka masih banyak persoalan masyarakat yang belum selesai seperti kemiskinan, pengangguran, tersedianya lapangan kerja, persoalan kesehatan dll. Kesalahan utama adalah dalam pembiayaan pembangunan. Memahami bahwa Pembangunan nasional berdurasi jangka panjang tetapi untuk pembiayaannya di disediakan dalam jangka pendek dengan acuan hanya dari APBN dan perbankan. Sehingga terjadi “unmatch”. Meskipun Tabanas sukses tetapi uang yang terkumpul tidak cukup untuk membiayai pembangunan Indonesia yang menginjak usia 65 tahun. Kejadian inipun akan terjadi dengan pencanangan kali ini. Sekarang dicanangkan tetapi hasil tabungan yang disponsori Bank Indonesia ini tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan 50 tahun kedepan karena tabungan yang dikumpulkan dari masyarakat bersifat jangka pendek.

Pemerintah dan parlemen yang mengesahkan Budget Negara setiap tahun seyogyanya memahami dengan benar hakekat Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang harus dibiayai dengan tabungan jangka panjang yang merupakan “National Reserve Fund” dan harus serius menciptakan sistem pendanaannya yang sumbernya berasal dari Dana Pensiun, Dana Tabungan Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial. Hal ini sebenarnya sudah dimulai dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD dengan memasukkan pemahaman Jaminan Sosial dan diundang-undangkannya UU No. 40 tahun 2004.

Itulah pula yang terjadi dengan RRC di tahun 1997 ketika Asia termasuk Indonesia dilanda krisis moneter, diam-diam China melakukan reformasi besar-besaran dalam bidang jaminan social dengan membangun lembaga jaminan sosial baru yang berlaku untuk seluruh penduduk yaitu National Sosial Security Fund(NSSF) dan tetap mempertahankan lembaga yang telah ada seperti dana pension dan tabungan hari tua PNS, Militer dan pekerja profesional.

NSSU sekarang menjadi keading financial sector yang menggerakkan ekonomi dan pembangunan China dan menjadikan China negara yang sangat diperhitungkan keuangan negaranya di dunia bahkan Amerika Serikat dan IMF pun meminjam dana dari China untuk menutup deficit dan kekurangan pendanaannya.

Ketika terjadi Pilpres di Amerika Serikat di tahun 2009, selain persoalan mengatasi keuangan nasionalnya yang menjadi topik utamanya maka masalah jaminan sosial dari periode ke periode menjadi isu yang selalu menyita perhatian dalam debat publik dari calon Presiden. Demikian pula dikala calon Presiden Obama dan John McCary. Ini juga terjadi ketika terjadi Pilpres Presiden-presiden sebelumnya. Namun di Indonesia aneh, tidak ada satupun caleg maupun capres yang mengetengahkan sesuatu tentang jaminan social masyarakat secara utuh. Memang digembar gemborkan masih terjadinya kemiskinan dan pengangguran tetapi bagaimana cara mengatasinya dan solusi yang ditawarkan tidak ada sama sekali. Tentunya jika asal ngomong saja maka sama aja boong.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran dalam pemikiran mereka akan dapat diatasi melalui kebijakan pembangunan dengan pembiayaan melalui kebijakan fiscal dan moneter serta UKM. Padahal kebijakan-kebijakan tersebut secara tradisional telah diberlakukan sejak bertahun-tahun tetapi tetap saja kemiskinan dan pengangguran senantiasa terjadi. Barangkali memang para politisi dan pakar sangat awam terhadap persoalan Jaminan Sosial. Dan memang demikian adanya. Persoalan jaminan sosial di Indonesia dalam Undang-undang Dasarpun baru diakomodasi dalam perobahan Undang-undang Dasar di tahun 2002. Dalam UUD 45 tidak secara jelas tercantum baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasannya.

Sistem jaminan sosial dimanapun diseluruh dunia dibangun dengan adanya kontribusi dari peserta dan pemberi kerja. Pemberi kerja apakah itu majikan ataupun pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Kecuali negara-negara Komunis seperti Rusia justru pemerintahnya yang mengiur. Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara yang belum mengiur dana jaminan sosial untuk aparatur negaranya yang telah bertahun-tahun dipaksa mengiur. Akibat Pemerintah menunda-nunda pembayaran iurannya maka selama ini dalam membangun Indonesia, Pemerintah siapapun tidak bisa melepaskan diri dari pinjaman luar negeri.

Seperti halnya Negara-negara yang pernah menjadi jajahan Inggris : India, Singapura, Malaysia, Hongkong, Australia peranan jaminan social nasionalnya sangat menonjol dalam menopang pembangunan dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sistem Jaminan social baik untuk warganegara maupun untuk para pekerja sangat tertata dengan rapih sehingga meningkatkan kemandirian keuangan nasionalnya dalam membantu penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Dana yang berhasil dikumpulkan Malaysia dari sumber Jaminan sosial di tahun 2003 dari negara yang berpenduduk 24 juta ini mencapai setara Rp 800 trilliun atau per kapita setara dengan Rp 33,3 juta. Tentunya sangat luar biasa. Singapura dengan penduduk 4 juta berhasil mengumpulkan sebesar Rp 650 trilliun atau per kapita 168 juta. Indonesia di tahun yang sama hanya berhasil mengumpulkan Rp 150 trilliun atau per kapita Rp 680.000,- Ini menunjukkan betapa miskinnya Indonesia.

Ketika penulis mengikuti pelatihan social security dan dana pension di London, nara sumber dari Inggris menyatakan bahwa sistem yang dibangun di Inggris mengikuti pola Belanda; “ we copy from Dutch”. Penulis terkejut dengan pernyataan mereka ini kalau Inggris saja berguru dari Belanda mengapa Indonesia yang dijajah Belanda, tidak berguru pula kepada Belanda. Mengapa kita harus belajar dari Amerika? Amerika saat ini justru mengalami kesulitan keuangan nasionalnya akibat dana jaminan social lebih banyak digunakan untuk perang di Kuwait, Irak dan Afganistan. Amerika Serikat sebenarnya mempunyai dana jaminan sosial yang besar bahkan terbesar di dunia namun karena pemanfaaatan dana salah sasaran yang seharusnya untuk menciptakan lapangan kerja justru untuk perang maka terjadilah krisis.

Malaysia sendiri selain ada sistem jaminan social untuk warga negara, juga ada jaminan social untuk pegawai negeri Sipil, jaminan social untuk angkatan bersenjatanya dan jaminan social untuk para pekerjanya yang masing-masing merupakan lembaga tersendiri. Semuanya tertata dalam sistem yang saling mendukung dan ditaati baik oleh pesertanya maupun pemberi kerjanya baik pemerintah maupun majikan dengan memberikan kontribusi berupa iuran bersama.

Itulah karena, Malaysia sebagai negara bekas jajahan Inggris ini mengikuti sistem Jaminan sosial Inggris yang sudah mapan dan tertata dengan baik.

Jakarta, Maret 2010